SOPPENG.THEHEADLINE.ID----Suatu langkah inovatif dan mengagumkan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Soppeng, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Soppeng, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Watansoppeng.
Ketiganya bergandengan tangan menyelenggarakan sosialisasi program "Jaga Desa" yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Sosialisasi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Senin (24/2/2025), dihadiri oleh seluruh kepala desa, staf desa, dan ketua BPD se-Kecamatan Marioriwawo, serta perwakilan dari Kejari Watansoppeng.
Acara ini menekankan peran penting Kejaksaan dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari penyimpangan.
Ketua DPC Apdesi Soppeng, A. Sillang, SE, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini berkat inisiatif Kejari Soppeng.
Ia berharap program ini dapat memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
"Kami berharap Kejari Soppeng dapat memberikan pembinaan, pengawalan, dan pengawasan yang berkelanjutan," ungkap Sillang.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi aplikasi "Jaga Desa" untuk meningkatkan kontrol terhadap perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Senada dengan Andi Sillang, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pemdes Soppeng, A. Muhammad Qisthim menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Kejari Watansoppeng.
"Bantuan hukum dan pengawasan yang diberikan sangat membantu kami dalam menjaga pengelolaan keuangan desa," ujarnya.
Qisthim bahkan membuka acara dengan pantun yang ceria: "Ubur-ubur ikan lele, mari kita mulai kegiatan ini lee!"
Sosialisasi "Jaga Desa" ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Kegiatan serupa rencananya akan digelar di tiga lokasi lain: Desa Kebo dan Desa Watu Toa pada 24 Februari 2025, serta Desa Kessing dan Desa Timusu pada 25 Februari 2025.
Semoga inisiatif ini dapat mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Penulis: Cc@iohsan
