WAJO.THEHEADLINE.ID----Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo telah mencapai kesepakatan penting terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna VI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Wajo, Selasa (7/10/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi oleh Wakil Ketua Andi Merly Iswita dan Andi Muh. Rasyadi.
Turut hadir Bupati Wajo Andi Rosman, Wakil Bupati Wajo dr. Baso Rahmanuddin, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara DPRD dan Pemkab Wajo, yang menandakan rampungnya pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, dalam penyampaian laporan Banggar, mengungkapkan bahwa komposisi APBD Wajo 2026 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 1.561.668.830.012 dan belanja daerah sebesar Rp 1.566.668.830.012.
"KUA-PPAS ini masih bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mendatang, dengan fokus pada urgensi program dan kemampuan keuangan daerah," jelas Andi Merly.
Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Banggar DPRD Wajo memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting kepada Pemda Wajo, antara lain:
- Penyertaan Modal Daerah yang Optimal:
Pertimbangan matang terkait kebijakan penyertaan modal daerah pada Bank Sulselbar dan Perumda Tirta Danau Tempe, dengan harapan tidak hanya memperkuat keuangan daerah melalui dividen dan hasil investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat, termasuk pemanfaatan Water Treatment Plant (WTP) bantuan pemerintah pusat.
- Prioritaskan Infrastruktur Dasar:
Pemerintah daerah diminta untuk terus memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jaringan air bersih, serta sarana penunjang pertanian dan perikanan.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:
Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan efisiensi belanja daerah, terutama pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Setiap belanja wajib harus berorientasi pada hasil (outcome based budgeting) dengan indikator kinerja yang terukur, sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
- Inovasi Peningkatan PAD.
Mendorong inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi (e-tax dan e-retribusi), optimalisasi aset daerah produktif, serta kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
- Penguatan Sektor UMKM
Rekomendasi penguatan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi pemasaran.
- Koordinasi Aktif dengan Pemerintah Pusat:
Pemkab Wajo diharapkan lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat untuk mendapatkan dukungan program dan anggaran.
- Evaluasi TPP ASN: Evaluasi pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN agar lebih adil dan proporsional berdasarkan beban kerja serta kontribusi nyata pegawai.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam bidang perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan dasar melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur.
Bupati Wajo, Andi Rosman, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian KUA-PPAS ini.
Ia menegaskan komitmen Pemda Wajo untuk menjalankan rekomendasi DPRD demi mewujudkan anggaran yang berorientasi pada hasil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis: Cc@ye
