WAJO.THEHEADLINE.ID---Kabupaten Wajo kembali menorehkan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Wajo dipastikan akan mendapatkan 9 paket program unggulan hasil kerja sama strategis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kabar baik ini terungkap saat Bupati Wajo, Andi Rosman, menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kerja sama di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mewujudkan layanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Program kerjasama ini dirancang khusus untuk mendorong perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengelolaan aset dan keuangan negara.
Yang terpenting, program ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat luas.
9 Paket Program Strategis yang akan diterapkan di Wajo meliputi:
1. Integrasi Nomor Bidang (NB) dan Nomor Objek Pajak (NOP)
2. Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik
3. Percepatan Pendaftaran Tanah
4. Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem OSS
5. Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial
6. Integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW
7. Optimalisasi Peran GTRA dalam Penyelesaian Isu Pertanahan
8. Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT)
9. Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah
Menyambut peluang emas ini, Bupati Andi Rosman menyatakan kesiapan penuh dan rasa syukur yang mendalam.
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada KPK RI dan Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Kabupaten Wajo selalu siap menerima dan mendukung penuh program dari Pemerintah Pusat. Insya Allah ini menjadi berkah besar dan pendorong kemajuan bagi masyarakat Wajo," ujar Andi Rosman.
Ia menegaskan, kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa, terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat roda ekonomi daerah.
Sementara itu, diketahui bahwa Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional untuk kerja sama transformasi pertanahan ini.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menjadikan transformasi ini sebagai prioritas utama.
"Transformasi ini bukan hanya soal layanan, tapi untuk mendorong ekonomi dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi rakyat. Kolaborasi dengan KPK memastikan semua berjalan transparan, akuntabel, dan bebas korupsi," jelasnya.
Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari pusat, Wajo siap melangkah lebih maju, mewujudkan tata kelola yang bersih, dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Cc@ye