WAJO.THEHEADLINE.ID---Langkah maju yang membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Wajo.
Bersama Bank Indonesia, Pemkab Wajo terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, demi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Senin, 2 November 2026, pertemuan penting bertajuk "Menuju Tata Kelola Keuangan Digital yang Akuntabel dan Efisien" digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini menjadi bukti nyata kesungguhan Wajo bertransformasi menuju pemerintahan yang modern.
Bupati Wajo, Andi Rosman, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Melalui elektronifikasi transaksi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Penerapan sistem pembayaran digital juga diharapkan dapat meminimalkan transaksi tunai dan mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih modern," Ujar Andi Rosman.
Lebih dari sekadar kemudahan, digitalisasi adalah tentang kepercayaan.
Dengan berkurangnya transaksi tunai, setiap aliran dana dapat terlacak dengan jelas, sehingga masyarakat pun dapat semakin yakin bahwa anggaran daerah dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
"Kami berharap penerapan sistem transaksi digital bukan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Seluruh perangkat daerah semakin berkomitmen dalam mengimplementasikan transaksi nontunai. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta memberikan manfaat bagi masyarakat," Tambah Andi Rosman.
Pertemuan istimewa ini juga dirangkaikan dengan momen bersejarah dengan peluncuran aplikasi SIBISA, sebuah inovasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah dan mempercepat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Tak hanya itu, turut disosialisasikan pula Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang diharapkan dapat menjadi instrumen pembayaran nontunai yang praktis dan aman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan belanja pemerintah.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Wajo, dr. Baso Rahmanuddin, Deputi Kepala Bidang Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Bayu Martanto, jajaran kepala OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi yang kuat antara Pemkab Wajo dan Bank Indonesia menjadi kunci utama agar ekosistem transaksi digital di daerah ini semakin kokoh dan bermanfaat luas.
Penulis: Cc@ye
