SOPPENG.THEHEADLINE.ID---Komitmen kuat mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan merata terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Melalui kegiatan Sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) dan Tuntas Layanan Adminduk Tahun 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sadar dan patuh akan pentingnya dokumen kependudukan.
Acara yang berlangsung di Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (29/4/2026), ini dibuka secara resmi oleh Andi Nurlina mewakili Bupati Soppeng.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi.
Dalam sambutannya secara virtual, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina Sudirman, menegaskan bahwa program KISAK adalah upaya berkelanjutan yang kini diperluas hingga ke seluruh pelosok daerah.
“Administrasi kependudukan adalah bukti pengakuan negara terhadap identitas setiap warga. Tanpa dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, akses terhadap kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial akan sulit didapatkan. Data yang valid adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Soppeng, Andi Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membenahi data kependudukan.
Masih adanya masyarakat yang belum melengkapi dokumen atau memperbarui data menjadi perhatian utama.
“Melalui kegiatan ini, kami mendekatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perekaman KTP-el agar data kita semakin akurat dan mutakhir,” jelasnya.
Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Iqbal Suhaeb, memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun.
Ia menilai program KISAK di Sulsel telah menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional berkat kerjasama erat dengan TP PKK.
Inovasi seperti penerbitan akta kelahiran langsung di fasilitas kesehatan pun terus didorong agar pelayanan semakin cepat.
Andi Nurlina dalam arahannya menekankan, administrasi kependudukan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama mendapatkan perlindungan hukum dan layanan publik.
“Kesadaran masyarakat harus terus dibangun. Kolaborasi Disdukcapil dan PKK adalah kunci keberhasilan. Kami juga meminta peran aktif Camat, Lurah, Kepala Desa, serta kader Dasawisma untuk memastikan tidak ada satu pun keluarga yang tertinggal,” ujarnya.
Suasana kegiatan semakin khidmat dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pengukuhan Duta KISAK, hingga penyerahan simbolis dokumen administrasi kependudukan kepada warga.
Turut hadir memberikan materi narasumber kompeten seperti Nurhayati Azis dan Suarni Suwardi, serta dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan jajaran pengurus PKK.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan tertib administrasi kependudukan menjadi budaya baru yang menjadi tanggung jawab bersama demi mendorong Soppeng maju, inklusif, dan sejahtera.
Penulis: Cc@ye
