WAJO.THEHEADLINE.ID---Pemerintah Kabupaten Wajo mengambil langkah inovatif sekaligus berkomitmen tinggi menjaga budaya kerja dan kepedulian lingkungan dengan memberlakukan sistem kerja kombinasi Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini resmi diterapkan mulai Jumat, 15 Mei 2026, sebagai upaya efisiensi anggaran daerah dan penghematan energi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun semangat kebersamaan.
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 800.1.6.2/1108 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Wajo tertanggal 6 April 2026, dan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Hj. Armayani, saat memimpin Apel Pagi ASN di Kantor Bupati Wajo, Senin (11/5/2026).
Dalam skema yang disusun, setiap hari Jumat ditetapkan sebagai hari kerja dari rumah bagi sebagian besar ASN. Namun, Pemkab Wajo menegaskan prinsip utama: pelayanan publik tidak boleh terhenti atau terganggu.
Oleh karena itu, sejumlah jabatan dan instansi strategis dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap wajib bekerja penuh di kantor.
Kelompok yang tetap bertugas penuh di kantor meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, camat, serta lurah.
Begitu pula instansi yang menangani layanan darurat dan ketertiban seperti BPBD dan Satpol PP, serta unit pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga bidang kebersihan dan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup.
Sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap beroperasi normal, mulai dari RSUD Lamaddukkelleng, RSUD Siwa, seluruh puskesmas, hingga satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP sederajat.
Hj. Armayani menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pengurangan tanggung jawab, melainkan transformasi cara kerja yang lebih cerdas.
Ia meminta setiap kepala perangkat daerah mengatur jadwal dan mekanisme kerja secara ketat agar pelayanan tetap berjalan optimal.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Pengaturan teknis ada di tangan kepala SKPD, yang penting akses dan kualitas layanan tidak menurun sedikit pun,” tegasnya.
Salah satu hal yang paling menginspirasi dari kebijakan ini adalah ketentuan bahwa ASN yang berhak menjalani WFH tetap wajib hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan “Jumat Bersih” program unggulan yang mendukung gerakan Indonesia ASRI yang digagas Presiden.
Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dan sekitarnya ini menjadi bukti bahwa efisiensi kerja tidak berarti mengorbankan kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan bersama.
“Bagi yang mendapat giliran WFH, tetap harus ikut kerja bakti bersama rekan-rekan yang bertugas penuh.
Baru setelah selesai kegiatan itu, mereka boleh melanjutkan sisa tugasnya dari rumah,” ungkap Hj. Armayani.
Langkah ini menyatukan efisiensi kerja dengan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Wajo.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wajo, Syamsul Bahri, menilai kebijakan ini sebagai tonggak transformasi birokrasi daerah. Menurutnya, ini adalah bentuk adaptasi modern yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur: efisien namun peduli, fleksibel namun disiplin, dan berorientasi pada pelayanan serta kebersihan.
Pemkab Wajo juga menjamin pelaksanaan kebijakan ini akan dipantau ketat dan dievaluasi secara berkala.
Tujuannya sederhana namun mulia: membuktikan bahwa ASN Wajo mampu bekerja lebih cerdas, berhemat untuk daerah, tetap bersihkan lingkungan, dan yang terpenting selalu hadir melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana kemajuan sistem kerja dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan tanggung jawab sosial, menjadikan Wajo teladan birokrasi yang adaptif dan berkarakter.
Penulis: Cc@ye
